Program Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Ciamis

Berdasarkan data dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Ciamis, untuk tahun 2010 digulirkan dana khusus dari pemerintah untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, yang diperuntukan bagi  33 wilayah kecamatan, dan sisanya 3 kecamatan untuk melalui perguliran dana PNPM Mandiri Perkotaan, yaitu untuk Kecamatan Ciamis, Kecamatan Sindangkasih, dan Kecamatan Pangandaran. Dana PNPM Mandiri seluruhnya berjumlah 48,5 milyar rupiah, dengan batas minimal per kecamatan rata-rata mendapatkan 1 milyar rupiah, kecuali bagi kecamatan-kecamatan yang mampu melakukan lobby-lobby sehingga argumentasinya dapat diterima maka kecamatan tersebut akan mendapat dana lebih dari 1 milyar rupiah, seperti halnya Kecamatan Banjarsari.
Dana perguliran yang rata-rata tiap kecamatan mendapatkan 1 milyar rupiah tersebut pengalokasiannya yaitu 800 juta rupiah didistribusikan untuk pembangunan infrastruktur dan sisanya 200 juta rupiah untuk penguatan ekonomi dalam bentuk dana Simpan Pinjam bagi kelompok Perempuan atau ibu-ibu (SPP), sehingga diharapkan dana tersebut terus bergulir di perdesaan sampai akhirnya terbentuk sebuah Koperasi Perdesaan. Namun demikian pada tahun-tahun sebelumnya di Kabupaten Ciamis pernah pula digulirkan berbagai program pemberdayaan masyarakat, diantaranya; 

1. Dakabalarea (Dahareun Kabeuli Barudak Sarakola Reformasi Ayeuna) 
2. Saraksa (Santri Raksa Desa) khusus ke pesantren dan masyarakat sekitar pesantren. 
3. Kelompok Belajar Usaha Ekonomi (KBU-E). 
4. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam  (UED-SP) 
5. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) 
6. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 
7. Program Pendanaan Kompetensi Indeks Pembangunan Masyarakat (PPK-IPM).

 

Adapun kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Ciamis pada prinsipnya menginduk pada kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat propinsi, sedangkan kebijakan pemberdayaan di tingkat propinsi didasarkan pada kebijakan penanggulangan kemiskinan. Berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, maka pemerintah Propinsi Jawa Barat secara terus menerus berupaya keras, terencana, terukur, dan berkelanjutan guna mencapai tingkat kesejahteraan rakyat yang optimal, dengan memperkecil toleransi serendah-rendahnya terhadap kemiskinan.
Dalam kerangka pelaksanaan agenda pemberdayaan dimaksud, ditetapkan 5 (lima) misi, yakni:

1. Peningkatan kualitas dan produktifitas sumberdaya manusia Jawa Barat
2. Pengembangan struktur perekonomian regional yang tangguh
3. Pemantapan kinerja pemerintahan daerah
4. Peningkatan implementasi pembangunan berkelanjutan
5. Peningkatan kualitas kehidupan sosial berlandaskan pada agama dan budaya daerah

Adapun kebijakan khusus yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah Propinsi Jawa Barat, dilakukan melalui upaya Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Jawa Barat, yang memiliki kekuatan hukum berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 465/Kep.362-BPMD/2005 tanggal 29 April 2005 Tentang Perubahan Komite Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Jawa Barat.
Sementara itu Program (Penanggulangan) Kemiskinan Tingkat Nasional khususnya untuk wilayah Jawa Barat, meliputi:

1. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)
2. Program Jaring Pengaman Sosial (JPS)
3. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)
4. Program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK)
5. Dana Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas (DOP-Puskesmas)
6. Program Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Dasar dan Menengah (BS dan DBO DIKDASMEN)
7. Dana Operasional dan Pemeliharaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (DOP-SD/MI)
8. Jaring Pengaman Sosial Bidang Sosial (JPS-BS)
9. Padat Karya Perkotaan (PKP)
10. Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE)
11. Program bantuan BERAS bagi masyarakat MISKIN (RASKIN)
12. Program Keluarga Harapan

(H. Yat Rospia Brata ; Disertasi)